Page 53 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 53
- 53 -
Pasal 101
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Pasal 102
(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah.
(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan,
rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 diajukan kepada DPRD.
Pasal 103
Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas
laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (1).
BAB X
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD
Pasal 104
(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-
sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam
peraturan daerah tentang APBD.
