Page 51 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 51
- 51 -
Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal 96
(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan
daerah.
Pasal 97
Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi.
Pasal 98
(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset;
d. prosedur akuntansi selain kas.
(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 99
(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana,
yang berada dalam tanggung jawabnya.
(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi
keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan
keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan
barang yang dikelolanya.
