Page 50 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 50

- 50 -



                                      (2)  Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan
                                           penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada
                                           kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri
                                           bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang
                                           persediaan sebelumnya.

                                      (3)  Dalam hal uang persediaan  tidak mencukupi kebutuhan,
                                           pengguna     anggaran/kuasa    pengguna     anggaran    dapat
                                           mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD
                                           dengan menerbitkan SPM-TU.

                                      (4)  Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS
                                           berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                                           Pasal 94

                                      (1)  Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari
                                           pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan
                                           kepada bank operasional mitra kerjanya.

                                      (2)  Penerbitan SP2D oleh Kuasa  BUD sebagaimana dimaksud
                                           pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM
                                           diterima.

                                      (3)  Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang
                                           diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
                                           bilamana:
                                           a.  pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
                                           b.  tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan
                                               ketentuan perundang-undangan.

                                      (4)  Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran
                                           sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan
                                           paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.


                                                           Pasal 95

                                     Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut
                                      dalam peraturan kepala daerah.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55