Page 46 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 46 -

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala
daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk
untuk pendanaan keadaan darurat.

(3) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD
provinsi dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri.
(4) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD
kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tentang
penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh gubernur.

Pasal 85

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3)
dan ayat (4), Kepala daerah wajib memberhentikan
pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan
selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan
daerah dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan
peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat
dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.