Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2018

Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 131 juta orang angkatan kerja. Sedangkan tingkat
serapan tenaga kerja baru mencapai sekitar 120 juta.

"Dengan reformasi regulasi ketenagakerjaan maka akan mengembangkan investasi
dari luar maupun dalam. Ini poin penting kalau kita tidak memperbaiki regulasi
ketengaakerjaan ini bisa menjadi penghambat yang serius," kata Danang.

Keluh Pengusaha Ekonomi Stagnan Meski 'Banjir' KebijakanProduktivitas tenaga
kerja dinilai menjadi salah satu permasalahan yang menahan laju ekonomi Indonesia.
(ANTARA FOTO).

Apindo juga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki akuntabilitas data
statistik. Perbedaan data antar Kementerian dan Lembaga (K/L) berdampak pada
implementasi kebijakan yang tidak tepat, sebagaimana yang terjadi pada data beras
beberapa waktu silam. "Hal ini menjadi sangat penting mengingat polemik akurasi
data masih menjadi sorotan selama bertahun-tahun atas berbagai hal," ujarnya.

Selain itu, Apindo juga menilai ketidaksinkronan aturan perizinan pemerintah daerah
dan pusat masih menjadi kendala pada ekonomi Indonesia, sebagaimana yang terjadi
pada implementasi program OSS. Kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu dan
memicu konflik yang merugikan dunia usaha, serta menghambat investasi baru dari
dalam maupun luar negeri.

"Hasil positif dari berbagai kerja sama ekonomi internasional juga tidak akan
terwujud," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menilai kondisi ekonomi seharusnya
bisa maju selangkah, jika pemerintah lebih cepat merespon berbagai tantangan global
dan domestik serta melakukan implementasi kebijakan dengan tepat.

Lihat juga: Relaksasi Daftar Negatif Investasi Dinilai Belum Efektif

"Secara fundamental, arah ekonomi kita sudah tepat dengan membangun
infrastruktur konektivitas, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan mendorong
investasi bernilai tambah tinggi," kata Shinta.

Kendati demikian, menurut dia, perlu ada perbaikan pada implementasi kebijakan,
terutama terkait OSS dan revisi DNI. "Pemerintah tidak bisa sendirian bila ingin
meningkatkan dan memperbaiki ekonomi. Pengusaha dan masyarakat harus
dilibatkan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan agar tidak ada
keresahan di antara kami," terang dia.

Strategi 2019

Untuk mengurangi ketergantungan kepada faktor eksternal, Tutum bilang tahun
depan pemerintah harus memperkuat ekonomi dalam negeri. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan memperkuat kinerja sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan
membangun industri dari hulu ke hilir.

Page 25 of 101.