Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2018

menjadi korban dalam insiden tersebut. Meski terkesan janggal, Agus meminta gaji
copilot yang berkali-kali lipat dibandingkan pilot untuk dikonfirmasi kepada
manajemen Lion Air.

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait sempat membantah kalau gaji pilot di
perusahaannya hanya dibayar di kisaran Rp 3 jutaan per bulan. Dia menduga,
memang ada perbedaan laporan yang diberikan perusahaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan, meski tak secara detail dijelaskan mengapa hal itu terjadi. "Itu dulu
kita melaporkan mereka ikut BPJS sebagai tenaga kerja asing. Itu bukan penghasilan
mereka," kata Edward.

Dikonfirmasi ulang apakah masalah gaji pegawai yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan sudah dicarikan solusinya, pihak Lion Air kepada Republika, Rabu
(26/12), belum bisa memberikan keterangan secara tegas. Corporate Communication
Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, persoalan tersebut perlu
didalami lagi.

Pasalnya, ada divisi tertentu yang bertugas mengurusi perlindungan pegawai di Lion
Air. "Saya belum bisa memberikan keterangan, saya perlu cek dahulu karena di dalam
sini kan ada beberapa pihak. Nanti kalau ada perkembangan, saya infokan lagi
mengenai hal itu," kata Danang.

Pegawai dirugikan

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis menuturkan, perusahaan
memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pegawainya mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara karyawan juga wajib
menyadari hak mereka untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Hal itu lantaran tidak
sedikit ditemukan perusahaan yang melakukan pendaftaran sebagian, sehingga hak
pekerja tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh pemberi kerja.

Ilyas menegaskan, pihaknya selalu berupaya memberikan edukasi dan informasi
kepada pengusaha dan pekerja terkait kondisi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).
"Ada tiga jenis status PDS yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga Kerja, PDS Upah,
dan PDS Program," jelas Ilyas.

PDS Tenaga Kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian
karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Untuk kategori PDS Upah, perusahaan
telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan, namun data
upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya. Kategori terakhir
adalah PDS Program, di mana perusahaan mendaftarkan seluruh pekerja dan telah
sesuai memberikan data upah karyawannya. Hanya saja, perusahaan hanya ikut
pada dua program perlindungan dari empat program wajib yang ada.

Menurut dia, PDS Program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim
dilakukan perusahaan, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar. Kondisi
itu sering terjadi lantaran pihak BPJS TK tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah
upah yang diterima pekerja.

Page 98 of 101.