Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2018

Decent Work For All

Konstitusi telah mengatur mengenai perlindungan hak bagi warga negara Indonesia pada
Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak,
yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan." Selain itu pada Pasal 28 I ayat (2) disebutkan bahwa "setiap orang
berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu".

Pengaturan tersebut semakin diperkuat dengan adanya konsepsi Decent Work For All yang
berlaku secara internasional. Di dalamnya memuat 4 (empat) pilar, yaitu bebas dari kerja
paksa, bebas untuk berserikat, non diskriminasi, dan bebas dari pekerja anak. Bentuk
pelecehan seksual di tempat kerja merupakan bentuk diskriminasi yang tentunya tidak
sesuai dengan konstitusi dan konsepsi Decent Work For All yang berlaku secara
internasional tersebut.

Sebagaimana yang termuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hak
dasar sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran tersebut bermakna sebagai hak yang
dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekuensi menjadi warga negara suatu negara. Atau
dapat dikatakan sebagai "given from country".

Sebagai induk peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 telah mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan antara
lain mengenai waktu kerja bagi pekerja perempuan, sampai pada waktu-waktu istirahat
bagi pekerja perempuan. Hanya saja, belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan
seksual di tempat kerja.

Salah satu pasal pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menyebutkan mengenai
adanya perlindungan terhadap perlindungan kesusilaan bagi pekerja perempuan, hanya saja
masih dikhususkan bagi pekerja perempuan yang menjalankan pekerjaannya pada waktu
malam hari. Pengaturan tersebut pada Pasal 76 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwasanya
pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Lalu, bagaimana perlindungan kesusilaan pekerja perempuan yang bekerja di luar jam
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut? Tugas tambahan bagi pemerintah
untuk mengkaji kembali mengenai kebijakan yang belum diatur dan membuat suatu bentuk
perlindungan yang kemudian dapat diimplementasikan.

Pelecehan seksual yang terjadi di kawasan industri berdampak pada menurunnya kinerja
dari pekerja sebagai penyintas pelecehan seksual, sehingga produktivitas menurun yang
mengakibatkan keberlangsungan usaha pengusaha dan kesejahteraan pekerja menurun.
Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengusaha dalam
menjalankan roda usaha di perusahaan dengan mencegah terjadinya pelecehan seksual di
perusahaan.

Pedoman Pencegahan

Page 68 of 82.