Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2018

itu, dalam rangka mempermudah arus uang masuk dari iuran, BPJS Ketenagakerjaan
teras mengembangkan sistem. Misalnya, otomatisasi pembayaran iuran dari
perusahaan. Selain itu, Agus menuturkan, pihaknya menggandeng perusahaan
teknologi finansial, PT Pos Indonesia, dan minimarket waralaba untuk menyediakan
layanan pembayaran iuran bagi pekerja informal.

Dengan demikian, upaya-upaya tersebut semua berkaitan diharapkan dapat
menggenjot penambahan jumlah peserta. Di saat yang sama, penambahan tersebut
akan sejalan dengan pertumbuhan iuran. Agus mengatakan, apabila kepesertaan
bertambah iuran juga bertambah, maka dana pengelolaan juga akan bertumbuh.

"Pengelolaan [dana] bertambah karena ada tambahan iuran dan hasil
pengembangan. Nah hasil pengembangan kami optimalkan sesuai koridor regulasi
yang ada."

Sampai September 2018, BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan dana kelolaan senilai
Rp343 triliun, atau meningkat 17% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan ini
beriringan dengan peningkatan hasil investasi sebesar 19% menjadi Rp21 triliun.

Alokasi aset tersebut tersebar ke sejumlah instrumen investasi dengan perincian surat
utang 62%, saham 19%, deposito 8%, reksa dana 10%, dan investasi langsung 1%.

Adapun jumlah peserta terdaftar mencapai 49,5 juta jiwa atau meningkat 16% (yoy).

Sedangkan jumlah peserta aktif mencapai 29,5 juta atau meningkat 23% (yoy).
Sedangkan jumlah iuran Rp46,6 triliun atau meningkat 35% (yoy).

ANCAMAN DEFISIT

Sementara itu, saudara kandung BPJS Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Kesehatan masih
belum lepas dari bayang-bayang defisit pada 2019.

Persoalan yang rutin dialami oleh lembaga tersebut setiap tahun sejak lembaga
tersebut lahir pada 2014. Saat itu, defisit mencapai Rp 1,54 triliun, kemudian naik
menjadi Rp5,85 triliun (2015), Rp9,70 triliun (2016), dan Rp9,75 triliun (2017). Pada
akhir 2018, diperkirakan nilai defisit JKN mencapai Rpl6,5 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sepanjang iuran peserta
belum sesuai perhitungan aktuaria, defisit akan terus terjadi. Termasuk pada 2019.
"Selama iuran tidak disesuaikan tetap defisit," katanya.

Idealnya, iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada
perhitungan aktuaria yang dirilis oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jumlahnya,
iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III senilai Rp53.000, kelas
II senilai Rp63.000, dan kelas I sebesar Rp5O.OOO. Sementara iuran ideal bagi
penerima bantuan iuran (PBI) senilai Rp36.000.

Page 40 of 75.