Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2018

Dari semua segmen peserta, hanya kelas I yang memenuhi persyaratan. Selebihnya
belum sesuai perhitungan aktuaria. Pemerintah menetapkan iuran kelas II hanya
Rp51.000, sehingga ada selisih Rp12.000. Untuk kelas III, pemerintah menetapkan
hanya Rp25.000, sehingga ada selisih Rp27.500. Sementara untuk PBI, pemerintah
menetapkan Rp23.000, sehingga ada selisih Rp 13.000.

Fachmi menilai, hitungan yang ditetapkan pada 2015 sudah tidak relevan dengan
kondisi sekarang. Menurutnya, DJSN harus membuat perhitungan aktuaria kembali
untuk menemukan iuran JKN ideal. Oleh sebab itu, pihaknya pun menunggu hitungan
baru tersebut.

"Pasti begini ada laju inflasi. Bagaimana iuran berkaitan dengan tarif," katanya.

Meski begitu, setidaknya BPJS Kesehatan dapat memperpanjang nafas berkat
Peraturan Presiden No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh
Presiden Joko Widodo. Dalam perpres itu, diamanatkan kepada kementerian terkait
dan BPJS Kesehatan agar menjalankan bauran kebijakan demi mengurangi defisit.

Lewat sejumlah bauran kebijakan. Pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk
membantu keuangan BPJS Kesehatan. Di antaranya, inter-cept tunggakan Pemda
melalui PMK No. 183/2017, penggunaan paling sedikit 50% dana bagi hasil cukai
tembakau, efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan, potongan pajak rokok, serta
efisiensi pembayaran layanan kesehatan lewat sinergi dengan badan penyelenggara
lainnya. "Pajak rokok kami dapat kuartal III dan IV," ujar Fachmi.

Sampai dengan 1 November 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai
205.071.003 jiwa atau hampir mencakup 80% total populasi Indonesia. Dalam hal
memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan
22.914 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.456 rumah sakit (termasuk
di dalamnya klinik utama) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Page 41 of 75.