Page 193 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 193

Berdasarkan laporan realisasi tersebut, di tengah pandemic Covid-19 pada tahun 2021,
                              DPR masih dapat berupaya melaksanakan kegiatan guna mengoptimalkan anggaran yang
                              dimiliki DPR. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran DPR sampai triwulan IV Tahun
                              2021 yang mampu mencapai 94,47%. Sementara itu, merespons realisasi pelaksanaan
                              anggaran triwulan I Tahun 2022, BURT meminta Setjen DPR untuk segera melakukan revisi/
                              realokasi anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan prioritas yang masih memerlukan
                              anggaran sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran pada triwulan II Tahun 2022.


                              Selain melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran DPR oleh Setjen DPR, BURT
                              juga secara berkelanjutan melakukan pengawasan atas program jaminan pemeliharaan
                              kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan
                              bagi Anggota DPR beserta keluarganya ini merupakan aspek penting dalam menjamin
                              ketenangan bekerja bagi para Anggota DPR sehingga mampu memberikan dukungan untuk
                              mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas konstitusional DPR. Berdasarkan
                              hasil pengawasan selama Tahun Sidang II ini, pelaksanaan program jaminan pemeliharaan
                              kesehatan tersebut sudah semakin baik. Bahkan berdasarkan hasil pengawasan, sangat
                              dimungkinkan untuk menambah rumah sakit provider sebagai rumah sakit rujukan di
                              daerah. Hal ini akan semakin mempermudah Anggota DPR pada saat di daerah pemilihan
                              untuk mengakses rumah sakit rujukan. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam
                              memberikan pelayanan diantaranya pada beberapa rumah sakit masih perlu meningkatkan
                              pelayanan administrasi agar lebih nyaman, lebih cepat dan lebih mutakhir database-nya.
                              Untuk menjamin rumah sakit provider memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal,
                              BURT juga merekomendasikan Asuransi Jasindo agar terus meningkatkan sosialisasi standar
                              pelayanan kepada rumah sakit provider untuk memastikan pelayanan program jaminan
                              pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarga sesuai standar, dan terus
                              meningkatkan komunikasi dengan pihak rumah sakit provider agar hak-hak rumah sakit
                              provider dapat dipenuhi dengan baik.


                              Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
                              untuk Anggota DPR dan keluarga pada tahun siding ini, BURT meminta Asuransi Jasindo
                              untuk menyiapkan satu nomor telepon dan petugas yang dapat dihubungi 24 jam untuk
                              memudahkan Anggota DPR berkomunikasi mengenai layanan Program Jamkestama,
                              menambah personal care officer (PCO) di setiap rumah sakit provider, melakukan sosialisasi
                              kepada anggota DPR mengenai mobile apps Jasindo Health, hotline, dan layanan Jamkestama
                              yang akan memudahkan Anggota DPR beserta keluarganya dalam mengakses informasi,
                              dan berkoordinasi dengan Setjen DPR terkait dengan layanan kesehatan Anggota DPR
                              beserta keluarganya, Setjen DPR. Selain itu, BURT juga melanjutkan kegiatan pengawasan
                              dengan meninjau pelaksanaan pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR saat di bandara.
                              Peninjauan ini meliputi pelayanan fasilitas pengaturan pada saat keberangkatan maupun
                              kedatangan dari perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang memiliki hak
                              protokoler sebagai pejabat negara.


             192 | Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                             Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 193
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198