Page 198 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 198
Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat
Gobel, dan Lodewijk F. Paulus saat menemui
massa aksi yang tergabung dalam aliansi BEM SI.
Jakarta (11/4/2022).
Modern yang telah diterapkan pada 2015-2019. Parlemen Indonesia mendeklarasikan
OPI pada bulan Agustus 2018 dengan National Action Plan (NAP) OPI pertamanya
pada tahun 2018-2020. Hal utama yang dilakukan yaitu melakukan implementasi dan
monitoring dan evaluasi NAP OPI di tahun 2020. Tim OPI yang dibentuk pada DPR
periode 2019 - 2024 merupakan tim yang pertama terbentuk untuk menindaklanjuti
komitmen internasional DPR terkait parlemen terbuka. Tim ini memiliki tiga tugas
mendasar yakni:
1) Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR untuk pelaksanaan OPI NAP;
2) Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan keterlibatan
publik di DPR;
3) Mewakili DPR dalam interaksi dan kerjasama internasional yang terkait isu-
isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan organisasi internasional.
Kegiatan OPI pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada lampiran IV.
4. Penegakan Kode Etik DPR
Dewan (AKD) yang melaksanakan fungsi penegakan etik. MKD bertujuan menjaga dan
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan
rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi pencegahan dan
196 | Penguatan Kelembagaan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 197