Page 197 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

b. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kebutuhan Mewujudkan Parlemen

Modern DPR yang Terintegrasi
1) Dalam rangka pemenuhan terhadap Permen Kominfo No.4 Tahun 2016 tentang
Sistem Manajeman Pengamanan Informasi, maka sejak tahun 2016 Setjen DPR
telah menerapkan layanan Data Center Colocation Tier 3 dengan penyedia jasa
yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001 di German Center (Telkom) Serpong.
Beberapa layanan strategis ditempatkan pada colocation ini, seperti Email DPR,
Cloud DPR, dan LPSE sehingga apabila terjadi kendala pada jaringan di lingkungan
Senayan, maka layanan pada Data Center Colocation akan tetap berjalan.
2) Hingga tahun 2021 telah dilakukan kegiatan prioritas pembangunan/
pengembangan aplikasi, diantaranya yaitu pengembangan/pembangunan
aplikasi yang digunakan di internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang bisa digunakan oleh Anggota Dewan seperti Aplikasi e-Parlemen, Email
dan Website Blog Anggota, SIPERDANA untuk mengakses bahan persidangan
paripurna, BKSAP Hub aplikasi untuk dukungan bahan dan informasi bagi Anggota
Dewan saat perjalanan dinas luar negeri, Aplikasi SIMFONI yang menjembatani
korespondensi dengan Mitra Kerja AKD sangat mendukung konsep kerja masa
pandemi.

c. Alun-Alun Demokrasi

Pembangunan alun-alun demokrasi diniatkan sebagai ruang publik yang
dimaksudkan sebagai ruang bebas berekspresi (freedom of speech) bagi seluruh
ide dan gagasan, tempat di mana rakyat bisa bebas berkumpul, berpendapat, dan
berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Hal ini akan sangat berperan dalam
sempitnya tata ruang ibu kota, sehingga demonstrasi sebagai ciri khas negara
demokrasi tidak lagi dilakukan di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan.

Agenda kegiatan Tim Implementasi Reformasi DPR selanjutnya antara lain sebagai berikut:
1) Memetakan fungsi utama dari DPR yakni untuk membentuk DPR yang lebih aspiratif.
2) Melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam

melaksanakan grand design pembangunan teknologi informasi dan komuncaikasi
Calon Ibukota Negara (IKN) agar dapat sejalan dengan tujuan pengembangan SMART
City sebagai penguatan kelembagaan.

3. Open Parliament Indonesia
Open Parliament Indonesia (OPI) adalah upaya mendorong peningkatan akses dan
keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan publik termasuk
melalui penggunaan teknologi informasi, demi terciptanya lembaga legislatif modern
yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel OPI
diumumkan oleh Inter Parliamentary Union (IPU) pada 15 Desember 2012. Sejalan dengan
gagasan tersebut, DPR mencanangkan dan menjalankan komitmen sebagai Parlemen

196 | Penguatan Kelembagaan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 197