Page 201 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

b. Paket Meeting
Dalam Tahun Sidang 2021--2022, MKD DPR-RI melakukan kegiatan Paket Meeting
guna mengundang pakar dalam rangka penyelesaian surat pengaduan atau perkara
yang disampaikan kepada MKD, serta dalam rangka penguatan kelembagaan MKD.
c. Penanganan Perkara Dengan Pengaduan
Pada Masa Persidangan I-IV Tahun Sidang 2021--2022, Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD) DPR-RI menerima 52 (lima puluh dua) surat pengaduan. Berdasarkan
Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2015
tentang tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Surat Pengaduan
tersebut telah diverifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD DPR-RI. Hasil
Verifikasi disampaikan dalam Rapat Pimpinan MKD DPR-RI dan menyepakati
semua pengaduan akan dibahas di Internal MKD DPR-RI.
d. Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan
Pada masa persidangan I-IV Tahun Sidang 2021--2022, Mahkamah Kehormatan
Dewan DPR-RI menangani perkara tanpa pengaduan sebanyak 3 (tiga) surat
pengaduan yang masuk atau diterima.
e. Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja dibagi menjadi dua yaitu dalam dan luar negeri. Dalam Tahun
Sidang 2021--2022, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI melaksanakan Kunjungan
ke dalam negeri ke daerah dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang
MKD, serta sosialisasi tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus
Anggota DPR. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka melakukan sinergi
dengan Kepolisian, Kejaksaan dan pihak lainnya seperti DPRD se Indonesia
dalam memberikan masukan pemikiran, gagasan guna menmyusun ide besar
kedepannya. Sementara kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka mencari
masukan peningkatan kinerja Anggota Parlemen dan penanganan perkara disiplin
serta penerapan Hak Imunitas yang berlaku di Parlemen luar negeri.

5. Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR
Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR saat ini difasilitasi dalam
bentuk dan media mulai dari surat pengaduan tertulis maupun secara online melalui
Website. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan ke DPR melalui surat
ataupun website yang dikelola satu pintu oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat
Jenderal DPR yang dapat di pantau melalui Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS).

Adapun jumlah aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui Bagian Pengaduan
Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 16 Agustus 2021 s/d 15 Agustus 2022
sebanyak 4.943 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga) melalui surat tertulis, dan
402 (empat ratus dua) melalui Website (Grafik Penguatan Kelembagaan 1). Pengaduan
masyarakat tersebut kemudian diteruskan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai
permasalahan yang disampaikan (Grafik Penguatan Kelembagaan 2). Dalam hal ini dari

200 | Penguatan Kelembagaan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 201