Page 89 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 89
4. PERAN DPR RI DALAM MENENTUKAN kenaikan harga komoditas, ketatnya
KEBIJAKAN ANTISIPATIF APBN TAHUN 2022 kebijakan moneter, dan likuiditas global
UNTUK MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN sehingga dapat mengganggu proses
EKONOMI, DAYA BELI MASYARAKAT, DAN pemulihan ekonomi. Hal ini kemudian
KESEHATAN APBN berdampak pada perekonomian domestik,
Sejak awal tahun 2022 terjadi kenaikan harga yaitu mengakibatkan pergeseran asumsi
pada berbagai komoditas global seperti crude harga minyak mentah Indonesia (Indonesian
palm oil (CPO), minyak mentah dll. Kenaikan Crude Price/ICP) yang dipatok dalam APBN
harga komoditas global ini tentunya akan Tahun Anggaran 2022 sebesar USD63
memberikan tambahan bagi pendapatan per barel. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
negara. Namun lonjakan harga komoditas penyesuaian terhadap asumsi harga minyak
seperti komoditas energi akan menyebabkan mentah dalam APBN Tahun Anggaran 2022.
terjadinya kenaikan harga di sektor energi. Dalam Rapat Kerja ini, Badan Anggaran DPR
Kenaikan harga di sektor energi ini kemudian menyetujui perubahan asumsi harga minyak
akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga mentah menjadi sebesar USD100 per barel.
barang atau inflasi. Pada akhirnya kenaikan (3) Perubahan asumsi harga minyak mentah
inflasi dapat berpengaruh kepada anggaran yang telah disepakati tersebut memiliki
negara. Pemerintah memiliki prioritas untuk konsekuensi terhadap postur pendapatan
selalu menjaga daya beli masyarakat. Oleh dan belanja negara serta defisit pada APBN
karena itu Pemerintah memerlukan tambahan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal ini, Badan
anggaran untuk menambah subsidi dan bantuan Anggaran DPR menyetujui perubahan
sosial serta mengurangi defisit anggaran. postur pendapatan dan belanja negara
dengan rincian sebagai berikut:
Dalam rangka merespons perkembangan • Pendapatan negara meningkat
tersebut, Badan Anggaran DPR melakukan Rapat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula
Kerja dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Rp1.846,1 triliun dalam APBN Tahun
Keuangan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2022. Anggaran 2022 menjadi Rp2.266,2
Adapun beberapa hal yang disepakati dalam triliun.
Rapat Kerja tersebut antara lain adalah: • Belanja negara meningkat sebesar
(1) Keadaan darurat dalam Pasal 42 ayat (1) Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2
UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN triliun dalam APBN Tahun Anggaran
Tahun Anggaran 2022 telah terpenuhi, 2022 menjadi Rp3.106,4 triliun.
yaitu APBN tidak dapat berjalan secara (4) Dampak dari tingginya harga komoditas
efektif untuk mempertahankan daya energi tidak dibebankan sepenuhnya
beli masyarakat dan pemulihan ekonomi kepada harga domestik (administered prices).
karena tidak cukup tersedia alokasi untuk Di sisi lain, supply kebutuhan komoditas
menampung tambahan kebutuhan belanja energi domestik juga perlu dijaga termasuk
subsidi dan kompensasi BBM dan listrik kesehatan keuangan badan usaha di bidang
serta penebalan perlindungan sosial. energi (Pertamina dan PLN). Oleh sebab itu,
(2) Adanya disrupsi supply dan konflik Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan
geopolitik menyebabkan terjadinya alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9
88 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 89
