Page 90 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 90
triliun dan tambahan alokasi pembayaran untuk memenuhi mandatori alokasi 20%
kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp275 anggaran pendidikan terhadap belanja
triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM negara. Peningkatan anggaran pendidikan ini
sebesar Rp234 triliun serta kompensasi terdiri dari tambahan anggaran pendidikan
listrik sebesar Rp41 triliun. pada belanja pemerintah pusat sebesar
(5) Meningkatnya harga berbagai barang Rp30,6 triliun dan tambahan pembiayaan
konsumsi dan tren kenaikan inflasi pendidikan sebesar Rp47,9 triliun.
secara global perlu diantisipasi dengan (9) Perubahan pendapatan dan belanja negara
memaksimalkan fungsi APBN sebagai social berdampak langsung terhadap defisit APBN
stabilizer. Oleh karena itu, Badan Anggaran Tahun Anggaran 2022, baik dari sisi nominal
DPR menyetujui tambahan alokasi anggaran maupun persentase. Badan Anggaran DPR
untuk penebalan pelindungan sosial menyetujui defisit APBN Tahun Anggaran
sebesar Rp18,6 triliun. Hal ini dimaksudkan 2022, yaitu dari sebesar Rp868 triliun dalam
untuk menjaga daya beli masyarakat. APBN Tahun Anggaran 2022 (4,85% terhadap
(6) Membaiknya kinerja ekspor dan PDB) menjadi Rp840,2 triliun (4,50% terhadap
meningkatnya berbagai harga komoditas PDB). Penurunan defisit anggaran tersebut
global berkontribusi besar terhadap telah memperhitungkan biaya utang yang
peningkatan pendapatan negara, terutama meningkat tajam akibat potensi inflasi dan
pendapatan dari sumber daya alam. kenaikan suku bunga. Pembiayaan utang
Peningkatan ini berkonsekuensi terhadap telah mempertimbangkan penurunan target
peningkatan alokasi transfer ke daerah SBN dan pemanfaatan tambahan Saldo
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun.
Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan (10) DPR mendukung langkah kebijakan antisipatif
DBH sebesar Rp47,2 triliun. Peningkatan yang dilakukan pemerintah baik dalam
DBH tersebut telah mempertimbangkan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk
burden sharing antara pemerintah pusat dapat bergerak cepat, fleksibel, responsif, dan
dan pemerintah daerah terkait peningkatan antisipatif dalam merespons situasi pandemi
belanja subsidi BBM dan LPG. yang penuh ketidakpastian, maupun dalam
(7) Badan Anggaran DPR juga menyetujui pagu pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022
belanja K/L tetap sebesar Rp945,8 triliun untuk kebijakan antisipatif APBN menjaga
dan efisiensi DAK Fisik sebesar Rp12 triliun, momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli
yaitu dari Rp60,9 triliun menjadi Rp48,9 masyarakat, dan kesehatan APBN.
triliun. Dengan demikian, maka alokasi (11) Rincian Postur APBN Tahun Anggaran 2022
belanja Non-K/L menjadi sebesar Rp1.355,9 sebagai hasil penyesuaian pendapatan,
triliun dan transfer ke daerah Rp804,8 triliun. belanja, dan defisit dan pembiayaan
(8) Meningkatnya belanja negara mengikat anggaran akan ditetapkan pemerintah
secara konstitusional terhadap penambahan melalui revisi Peraturan Presiden.
anggaran pendidikan. Badan Anggaran (12) Apabila terjadi deviasi asumsi yang cukup
DPR menyetujui penambahan anggaran besar terhadap hasil pembahasan akan
pendidikan sebesar Rp78,5 triliun, sehingga dilaporkan dalam Laporan Semester atau
anggaran pendidikan menjadi Rp621,3 triliun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
88 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 89
