Page 88 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 88

Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama
                                                                 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
                                                                 Keamanan dalam pembahasan RKA-K/L Kemenko Polhukam
                                                                 dalam RAPBN TA 2023, di Ruang Rapat Banggar DPR.
                                                                 Jakarta (14/6/2022).









                            diarahkan untuk memenuhi ketersediaan              diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam
                            layanan dasar, peningkatan produktivitas,          rangka mendorong pemulihan sektor
                            dan mendukung penyelesaian Proyek                  pariwisata dan pengembangan destinasi
                            Prioritas dan Strategis. Secara khusus Badan       wisata prioritas. Namun Badan Anggaran
                            Anggaran DPR meminta Pemerintah untuk              DPR juga berharap Pemerintah tidak hanya
                            memberikan perhatian pada pembangunan              fokus pada daerah wisata prioritas saja,
                            irigasi dan akses jalan usaha tani.                tetapi juga pariwisata di luar destinasi
                        (5)  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)          prioritas.
                            Belanja Pemerintah di bidang TIK diarahkan    (8)  Hukum, Pertahanan dan Keamanan
                            untuk mendorong percepatan penyediaan              Belanja Pemerintah di bidang hukum,
                            infrastruktur TIK dan percepatan transformasi      pertahanan  dan  keamanan  diarahkan
                            digital nasional. Dalam hal ini diharapkan         untuk peningkatan stabilitas nasional dalam
                            Pemerintah memiliki konsep yang jelas              pelaksanaan pembangunan dan pemulihan
                            mengenai kebijakan satu data Indonesia,            ekonomi.
                            dan diberikan kewenangan mengumpulkan
                            data termasuk dukungan anggarannya.           Sebagai catatan terkait dengan kebijakan
                        (6)  Ketahanan Pangan                             belanja K/L tahun 2022, Badan Anggaran
                            Belanja Pemerintah di bidang ketahanan        DPR meminta Pemerintah untuk memberikan
                            pangan diarahkan untuk mendorong              perhatian dan dukungan pendanaan maksimal
                            peningkatan produksi komoditas pangan         terhadap K/L dalam rangka persiapan
                            dan revitalisasi sistem ketahanan pangan.     pelaksanaan pemilihan umum serentak pada
                        (7)  Pariwisata                                   tahun 2024.
                            Belanja Pemerintah di bidang pariwisata


 86 | Kinerja Anggaran                                         Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93