Page 91 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 91

"APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai

                             dinamika global, konflik geopolitik,

                             perkembangan kebijakan moneter global,
                             perkembangan harga komoditas strategis yang

                             dapat memengaruhi kebijakan fiskal APBN dan

                             ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan
                             dengan pendapatan negara, peningkatan

                             belanja khususnya subsidi serta pembiayaan

                             defisit melalui Surat Berharga Nasional (SBN)"



                             Puan Maharani, Ketua DPR RI.









             5.   PEMBICARAAN PENDAHULUAN DALAM                     belanja, serta terus mendorong pengembangan

                  RANGKA RAPBN TAHUN 2023                           pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
                  Pembicaraan pendahuluan terhadap kebijakan
                  ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
                  RAPBN Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah       diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yaitu
                  dengan DPR sepakat mengusulkan tema               mengembalikan momentum pertumbuhan
                  “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi     melalui peningkatan produktivitas dengan
                  Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.         indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat
                  Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023      pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan
                  tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah       emisi gas rumah kaca. Selain itu, sasaran utama
                  ke depan antara lain pertama, memfokuskan         berikutnya adalah peningkatan kualitas dan daya
                  anggaran pada pokok-pokok  kebijakan              saing sumber daya manusia sebagai representasi
                  fiskal, yaitu untuk penguatan kualitas (SDM),     pembangunan inklusif dengan indikator indeks
                  akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi   pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.
                  birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan
                  mendorong pembangunan ekonomi hijau.              Kesepakatan DPR dengan Pemerintah
                  Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi      mengenai sasaran dan indikator pembangunan
                  ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang     tahun 2023 dalam rangka pembicaraan
                  holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk      pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dapat dilihat
                  pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan     pada Infografis Fungsi Anggaran 3.
                  spending better untuk efisiensi dan efektivitas


             90 | Kinerja Anggaran                                                                                                                                                     Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96