Page 96 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Pimpinan Banggar DPR RI di meja pimpinan saat
Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah
membahas Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal tahun 2022.
Jakarta (9/6/2021).

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (3) POLRI sebesar Rp95,10 triliun;
ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan (4) Kementerian Kesehatan sebesar Rp87,79
pemerataan pembangunan, pengentasan triliun;
kemiskinan, pengurangan kesenjangan, (5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
perluasan kesempatan kerja, peningkatan dan Teknologi sebesar Rp80,16 triliun;
produktivitas, serta peningkatan daya beli (6) Kementerian Sosial sebesar Rp78,18 triliun;
masyarakat. Untuk itu, kebijakan belanja negara (7) Kementerian Agama sebesar Rp69,01 triliun;
akan difokuskan pada peningkatan kualitas (8) Kementerian Keuangan sebesar Rp45,13
SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, triliun;
penguatan implementasi reformasi birokrasi, (9) Kementerian Perhubungan sebesar Rp33,02
serta mendukung revitalisasi industri dan triliun;
pembangunan ekonomi hijau. (10) Kementerian Komunikasi dan Informatika
sebesar Rp18,45 triliun.
Sementara itu untuk mengantisipasi
ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi DPR bersama pemerintah pusat berencana akan
risiko yang lebih solid dengan mendorong melanjutkan pembahasan RAPBN Tahun 2023
implementasi automatic stabilizer. Adapun pagu pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada Rapat
indikatif anggaran belanja pada beberapa K/L Paripurna DPR RI pada Agustus 2022 dengan
tahun 2023 mendatang, antara lain: agenda Pembukaan Masa Persidangan I Tahun
(1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp123,44 Sidang 2022--2023.
triliun;
(2) Kementerian PUPR sebesar Rp98,21 triliun;

94 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 95