Page 98 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 98
D. KINERJA
PENGAWASAN
ungsi pengawasan DPR dilakukan berdasarkan Pasal
69 ayat (1) huruf c UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan
F berdasarkan Pasal 174 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan DPR dilakukan terhadap
pelaksanaan UU, penggunaan APBN, dan kebijakan pemerintah.
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dilakukan dalam berbagai
kegiatan, antara lain, dengan melakukan Rapat Kerja, Rapat
Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),
audiensi, kunjungan kerja ke daerah ataupun ke luar negeri, baik
dalam rangka reses maupun spesifik. Materi yang dibahas dalam
rapat-rapat yang dilaksanakan oleh komisi, selain menyangkut
temuan dari kunjungan kerja dan audiensi, juga berasal dari
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Sementara itu,
untuk temuan dari BPK ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN) DPR. Pelaksanaan fungsi pengawasan
juga dilakukan oleh Tim Pengawas atau Pemantau, Panitia Khusus
(Pansus) Pengawasan, atau Panitia Kerja (Panja) Pengawasan.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 97
