Page 99 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Suasana Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI dengan penerapan
protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib, kegiatan rapat dapat dilakukan secara fisik
maupun virtual saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan KPPPA.
Jakarta (20/1/2022).

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021--2022 diisi dengan pembahasan penyesuaian RKA
K/L Mitra Kerja Komisi sehingga alokasi waktu kegiatan dalam fungsi pengawasan pada
Masa Persidangan I menjadi lebih sedikit yang mulai efektif pada Masa Persidangan II. Pada
awal masa persidangan Tahun Sidang 2021--2022, kegiatan di dalam fungsi pengawasan
sudah mendekati normal karena pandemi Covid-19 sudah melandai. Karena DKI Jakarta
telah masuk dalam kategori PPKM level 1, rapat-rapat dapat dilaksanakan dengan jumlah
kehadiran fisik maksimal 75%. Namun, muncul varian baru Omicron yang memuncak
pada Masa Persidangan II dan III sehingga kegiatan dalam fungsi pengawasan kembali
menerapkan sistem kerja fleksibel dengan tidak mengesampingkan komitmen dalam
melaksanakan fungsi pengawasan. Seperti halnya pada dua tahun sidang sebelumnya,
kegiatan persidangan berjalan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sesuai dengan
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, kegiatan rapat dapat dilakukan
baik secara fisik maupun secara virtual.

Selama Masa Persidangan I hingga Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021--2022, percepatan
penanganan pandemi dan pemulihan pembangunan di tengah pandemi menjadi isu yang
mendapat perhatian seluruh AKD. Pada tahun ini Indonesia dihadapkan pada peningkatan
risiko global dan perubahan iklim ekstrem, di samping pandemi Covid-19 yang juga belum
usai. Eskalasi risiko global dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju
serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Hal itu kemudian berimbas pada kenaikan harga
komoditas pangan dan energi serta tekanan inflasi, baik secara global maupun domestik.
Berkenaan dengan hal tersebut, Baleg telah melakukan pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam laporan hasil

98 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 99