Page 103 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 103

Komisi VII DPR Rapat Dengar Pendapat dengan Irjen, Dirjen Migas,
                                             Kepala BPH Migas dan Kepala BPMA KESDM RI, terkait Progress
                                             pelaksanaan kegiatan TA 2022, di Ruang Rapat Komisi VII DPR.
                                             Jakarta (8/6/2022).









                              Program Pencegahan Terorisme, yaitu program deradikalisasi, kontra radikalisme, dan
                              kesiapsiagaan nasional, berdasarkan prinsip pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan
                              kehati-hatian dalam penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme.
                              Selain itu, Komisi III juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Amnesty
                              International membahas pelanggaran HAM di Intan Jaya, Papua.


                              Komisi IV meminta Perum Bulog untuk meningkatkan pengawasan, merumuskan sistem
                              pengawasan penyaluran bantuan beras dalam rangka mengantisipasi bantuan beras yang
                              tidak layak mutunya, mendukung peningkatan kualitas dan menjamin ketersediaan beras
                              nasional, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung dan tetap memprioritaskan
                              pengadaan beras pemerintah yang bersumber dari dalam negeri. Komisi IV meminta
                              Perum Bulog dan ID FOOD untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui
                              penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk
                              mendukung peningkatan produksi pangan nasional serta pendapatan, kesejahteraan
                              petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dan untuk mendukung
                              UMKM melalui kerja sama dalam pemasaran dan pendistribusian produk.


                              Komisi V meminta Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian PUPR,
                              BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri untuk mempersiapkan penyelenggaraan
                              transportasi angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Komisi V juga meminta
                              Kementerian Perhubungan bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait


             102 | Kinerja Pengawasan                                                                                                                                                Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108