Page 107 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 107

Wakil Ketua Komisi III DPR
                Desmond Junaidi Mahesa saat Tim
                Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
                III DPR berdialog kepada sejumlah
                warga yang pro dan kontra maupun
                dari LBH di Desa Wadas.
                (11/2/2022)









                              dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan dilakukan
                              secara terbatas dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah
                              tujuan kunjungan kerja.


                              Dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Komisi I memantau rencana modernisasi
                              Alutsista pada satuan jajaran Korarmada II Surabaya beserta Harwat dan dukungan
                              anggarannya. Dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, Komisi I juga memantau
                              kesiapan LANAL Semarang guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan
                              program vaksinasi nasional.


                              Komisi II melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka
                              mengawasi berbagai hal yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu yakni tentang
                              evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, capaian dan program apa
                              yang telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021.


                              Kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Desa Wadas, Purworejo menghasilkan 7 (tujuh)
                              rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan
                              dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat
                              di lokasi Proyek Strategis Nasional, maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang
                              setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak). Kedua, merekomendasikan agar
                              pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Gubernur), BPN, dan BBWS melakukan kajian,
                              evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit


             106 | Kinerja Pengawasan                                                                                                                                                Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112