Page 104 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Komisi IX DPR Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I
Kementerian Ketenagakerjaan RI, terkait Pendalaman Pembahasan
RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2023, di Ruang Rapat Komisi IX DPR.
Jakarta (16/6/2022).

untuk meningkatkan koordinasi terkait pengawasan terhadap penerapan protokol
kesehatan pada sarana transportasi massal dalam upaya pencegahan penyebaran
Covid-19, sekaligus memastikan kesiapan sarana transportasi massal, terutama dari
aspek keselamatan, kelayakan dan kondisi kesehatan SDM transportasi.

Komisi VI membahas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng dan meminta
Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam
rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng
curah dengan HET, bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan
pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan
HET, membina hubungan erat dengan para pengusaha dalam pengambilan kebijakan,
bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak
goreng dari produsen hingga distributor. Komisi VI meminta produsen kelapa sawit,
produsen serta distributor minyak goreng untuk berperan maksimal dalam memastikan
rantai pasokan minyak goreng, mulai dari produksi hingga distribusi. Komisi VI dan
Kementerian Perdagangan sepakat merekomendasikan pelaku usaha yang melakukan
penyimpangan agar izin usahanya dicabut dan manakala pengusaha tersebut juga
akan mengelola kebun sawit di tanah negara, agar ijin Hak Guna Usaha (HGU) dicabut.

Khususnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443
H, Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengawasi keberadaan stok,

102 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 103