Page 100 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

pemantauan dan peninjauan UU No. 18 Tahun 2012 yang disampaikan melalui Sidang
Paripurna 7 September 2021, Baleg mendesak pemerintah untuk segera membentuk
Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang telah diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2012.
Belum dibentuknya Bapanas diduga menjadi penyebab kebijakan pangan nasional belum
terintegrasi karena kewenangannya masih tersebar di berbagai kementerian. Desakan ini
direspons oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dan menandatangani Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

BAKN juga telah menyelesaikan beberapa penelahaan terhadap LHP BPK terkait subsidi
BBM, subsidi gas LPG tabung 3 kg, subsidi listrik, di samping LHP BPK terkait Dana Alokasi
Khusus (DAK), serta Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). BAKN
memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya melakukan sinergi dan kerja sama yang
baik dengan semua pihak yang terkait dengan subsidi BBM, mendesak perlunya reformasi
regulasi terkait mekanisme penyaluran BBM, dan meminta BPH Migas agar memaksimalkan
fungsi pengawasan terkait dengan penyaluran subsidi BBM, mendesak perlunya perubahan
mekanisme distribusi subsidi gas LPG tabung 3 kg, membuat kebijakan khusus terkait
segmen penerima subsidi yang lebih spesifik, akurasi data penerima subsidi dari Kemendagri
yang telah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil), meminta PLN untuk dapat melakukan koordinasi dengan IPP dalam rangka
negosiasi skema pembayaran ToP pada PPA pada jual beli tenaga listrik, meminta Kemendagri
untuk memaksimalkan data dukcapil, serta meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) agar melakukan penyederhanaan tarif dan reformasi subsidi listrik.

98 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 99