Page 105 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 105
distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, dan meminta PT Kereta
Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional
Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan
armada transportasi yang memadai, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,
sekaligus melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait kebijakan
tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat dan terkait kelancaran serta
kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik.
Komisi VII meminta Kepala BPH Migas untuk meningkatkan jumlah lembaga penyalur BBM
di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) agar BBM dapat terdistribusi secara merata.
Komisi VII juga mendesak Kepala BPH Migas untuk bersinergi dengan pemerintah, badan
usaha, dan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan pipa
transmisi ruas Cirebon – Semarang dan infrastruktur gas bumi melalui pipa yang lainnya.
Komisi VII mendorong BPH Migas agar dalam setiap kebijakannya memprioritaskan
pertimbangan peningkatan pendapatan negara baik di sektor energi maupun sektor
industri. Selain itu, Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk segera merealisasikan
peta jalan transisi energi menuju netral karbon dengan memprioritaskan pembangunan
baru dan penyelesaian pembangkit listrik energi terbarukan serta mempercepat phasing
out pembangkit listrik fosil, sekaligus meningkatkan penggunaan teknologi mutakhir
yang terjangkau dalam pembangunan energi terbarukan.
Dalam rapat kerjanya, Komisi VIII membahas pelaksanaan penyelenggaraan haji di
masa pandemi Covid-19, mendukung diplomasi secara formal maupun nonformal
untuk memperoleh kepastian penyelenggaraan ibadah haji dan alokasi kuota bagi
jemaah haji Indonesia, meminta Menteri Agama untuk mempersiapkan kebijakan
penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon
jemaah, serta mendukung Menteri Agama untuk mengoptimalkan diplomasi
dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya agar segera dilakukan Memorandum
of Understanding (MoU) antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah RI pada
persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M. Pada rapat kerja
selanjutnya, Komisi VIII membahas usulan tambahan anggaran operasional haji
regular dan khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dan
meminta Menteri Agama untuk menyampaikan surat resmi dari pemerintah Arab
Saudi terkait tambahan anggaran masyair. Komisi VIII juga menyetujui usulan Menteri
Agama mengenai tambahan anggaran operasional haji regular dan menyepakati tidak
ada pembebanan terhadap calon jemaah haji atas tambahan biaya yang disepakati.
Selain itu, Komisi VIII meminta Menteri Agama dan/atau Kepala BPIH supaya bisa
mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan dan biaya dari faktor eksternal,
di tahun-tahun mendatang, mengalokasikan pembiayaan pelayanan umum Haji
Khusus yang bersumber dari APBN, serta meningkatkan sosialisasi dan komunikasi
public mengenai kebijakan tambahan biaya penyelenggaraan haji.
104 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 105
