Page 106 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pemetaan
industri yang terdampak pada pandemi Covid-19, UMKM, serta pekerja yang terkena
PHK sehingga kebijakan yang ditempuh dalam penanganan dampak Covid 19 dapat
dilakukan secara terukur dan terpenuhi sesuai dengan kebijakan yang diperlukan,
untuk mengoptimalkan program Bantuan Subsidi Upah yang berkeadilan bagi seluruh
pekerja yang terdampak Covid-19, untuk melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan
pembangunan ketenagakerjaan dalam kegiatan yang memenuhi link and match,
perluasan kesempatan kerja, perluasan pasar kerja di luar negeri, pengembangan talenta
muda, dan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi IX
mendesak Kementerian Kesehatan untuk memastikan ketersediaan dan pendistribusian
vaksin Covid-19 secara merata ke daerah dengan membuat skema perencanaan yang
proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, efisien dan efektif; dan
memperkuat koordinasi dinas kesehatan di seluruh Indonesia guna memperlancar alur
distribusi vaksin, di samping meningkatkan kapasitas penyimpanan vaksin.

Dalam pembahasan mengenai perkembangan dan evaluasi seleksi 1 juta guru PPPK,
Komisi X mendesak Kemendikbud Ristek berkoordinasi dengan K/L terkait untuk
membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 131.239 (17,3%)
formasi usulan Pemda, tanpa mengganggu hasil kelulusan, dan memastikan pelaksanaan
seleksi guru PPPK tahun 2022 mengacu pada hasil evaluasi dan perbaikan proses
seleksi tahap-tahap sebelumnya, tanpa kendala teknis. Selain itu, Komisi X mendorong
Kemenparekraf/Baparekraf untuk melakukan akselerasi strategi pemulihan dan
penguatan parekraf pasca melandainya pandemi Covid-19 (syarat perjalanan tanpa
swab) dan juga menekankan agar di setiap destinasi pariwisata tetap diberlakukan
protokol kesehatan.

Dalam rapat kerjanya bersama Menteri Keuangan, Komisi XI meminta agar Menteri
Keuangan memperkuat kebijakan fiskal ke depan yang dapat memperkuat pemulihan
ekonomi dan sosial, melalui upaya reformasi struktural untuk mendorong investasi,
lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan percepatan pengentasan
kemiskinan ekstrem, serta tetap mengantisipasi situasi ketidakpastian pandemi Covid-19.

2. Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pembangunan yang
telah dicanangkan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah
untuk meningkatkan program-program pemerintah sebagai mitra kerja setiap komisi.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun sidang ini, kunjungan kerja
sudah dilakukan oleh semua komisi, baik itu kunjungan kerja reses, kunjungan kerja
spesifik, maupun kunjungan kerja ke luar negeri. Penyebaran varian Omicron yang
massif pada masa sidang II dan III tidak melemahkan komitmen DPR dalam melakukan
kunjungan kerja. Untuk menghindari penyebaran Covid-19, kegiatan kunjungan kerja

104 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 105