Page 51 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Selanjutnya, di Bagian ke III buku ini, kami menyuguhkan
lagi pembahasan lanjutan. Dalam notulensi terlihat bagaimana
perdebatan dimulai, bersamaan dengan urgensi kebutuhan akan
Tim Ahli (TA) Bidang Ekonomi guna memperdalam sudut pandang
keilmuan dalam mematangkan materi Pasal 33.
Tim Ahli sendiri dibentuk antara lain bertugas untuk
mengembangkan pembahasan atas keterkaitan seluruh pasal-
pasal dalam naskah perubahan UUD 1945. Memberikan ulasan,
dan pendapat sesuai bidang keahliannya tentang rancangan
perubahan UUD 1945 yang tercantum dalam lampiran Ketetapan
MPR Nomor IX/MPR/2000.
Adapun Tim Ahli (TA) Bidang Ekonomi terdiri dari: Prof. Dr.
Mubyarto (Koordinator Tim), Prof. Dr. Dawam Raharjo, Prof. Dr.
Bambang Sudibyo, Dr. Didik Rachbini, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Sri
Mulyani, dan terakhir Dr. Syahrir.
Format ini secara tidak langsung sebetulnya menimbulkan
problem internal tersendiri. Tarikan “mazhab Yogya” dan “Jakarta”
tampak sekali dalam format Tim Ahli Bidang Ekonomi ini. Sehingga
sejak awal diskusi dimulai bersama PAH-I, gagasan-gagasan dari
para anggota TA Bidang Ekonomi tidak mendapatkan titik temu
hingga akhirnya berujung pada mundurnya Mubyarto selaku
Koordinator TA Bidang Ekonomi. Walau demikian, tugas-tugas
pendampingan TA Bidang Ekonomi tetap dilanjutkan.
Meski telah melibatkan Tenaga Ahli, serta rapat-rapat
penjajakan yang melahirkan pandangan-pandangan yang serius,
namun, tampaknya Bab mengenai Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 belum cukup yakin untuk diambil
keputusan buat diubah. Dalam Laporan Akhir PAH-I Rapat BP MPR
ke-4 yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2001, yang dipimpin

l