Page 50 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 50
KONSTRUKSI BUKU
CATATAN PENDAHULUAN
“Perekonomian disusun dan dikembangkan
sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara
berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi,
dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan
kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat”.
Secara eksplisit dalam laporan PAH-I kepada BP MPR
pada Rapat BP MPR ke-7, 2 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua
MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, terdapat sejumlah materi
termasuk di dalamnya materi tentang Perekonomian Nasional
[dan Kesejahteraan Sosial] yang disepakati.
Setelah dibawa ketingkatan Komisi A, Laporan Komisi A
Majelis pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan (ST) MPR 2000
ke-7, 15 Agustus 2000—yang bertugas memusyawarahkan dan
mengambil putusan terhadap rancangan perubahan kedua
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945—
menunjukkan masih adanya Bab-bab yang belum selesai dibahas
dan disepakati, termasuk materi Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial.
Semua materi tersebut diserahkan kepada BP MPR untuk
dipersiapkan, guna disampaikan pada sidang Majelis berikutnya.
Ini tercantum dalam materi rancangan perubahan UUD 1945
hasil kerja BP MPR 1999-2000. Bab Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial dilampirkan dalam TAP MPR Nomor IX/
MPR/2000.
Di dalam lampiran tersebut, materi Pasal 33 telah berubah
sedemikian rupa, meskipun belum final, namun cukup jelas
ada keinginan yang seragam di kalangan para anggota untuk
merubah isi materi Pasal 33.
xlix
