Page 53 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan
Perubahan UUD 1945 yang kemudian diubah dengan Ketetapan
No. XI/MPR/2001. Batas waktu tahun 2002 sesungguhnya juga
berkenaan dengan tuntutan pemilu akan dilaksanakan pada 2004.
Serangkaian rapat mulai dilakukan oleh PAH-I, rapat-rapat
pleno, rapat-rapat mendengar dan menyerap masukan dari
berbagai pihak, seperti misalnya mengundang menteri terkait
keuangan dan ekonomi. Juga beberapa lembaga swadaya
masyarakat [Ikatan Advokat & Ikatan Notaris Indonesia Bidang
penegakkan hukum dan HAM] yang tergabung dalam Koalisi
Ornop untuk Konstitusi Baru, dan lain-lain.
Setelah mendapatkan rumusan Pasal 33 [yang berbeda
dari rumusan di perubahan kedua dan ketiga], hasil rumusan
tersebut selanjutnya disahkan sebagai rumusan BP MPR, untuk
kemudian disampaikan kepada ST MPR 2002 guna dibahas dan
diambil putusan. Sebelumnya mendengarkan pendapat dari
masing-masing anggota Komisi A, berikut dilanjutkan dengan
mendengarkan sikap akhir masing-masing fraksi terhadap
rumusan Pasal-Pasal yang telah dihasilkan oleh PAH-I BP MPR.
Secara prinsip tidak ada perbedaan pendapat dengan apa yang
sudah dikemukakan sebelumnya oleh fraksi-fraksi.
Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, yang telah
melewati pembahasan di Komisi A kemudian dilaporkan kepada
Rapat Paripurna MPR ke-5, tanggal 9 Agustus 2002. Selanjutnya,
pada Rapat Paripurna ke-5 tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan
pendapat akhirnya terhadap rumusan perubahan keempat
mengenai Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional, seluruh
fraksi MPR dapat menyepakati rumusan Komisi A dan seluruh
anggota MPR yang hadir menyetujui pengesahan rumusan Pasal

lii