Page 52 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

KONSTRUKSI BUKU
CATATAN PENDAHULUAN

Ketua MPR/Ketua BP MPR. M. Amien Rais, hasil kerja PAH-I
mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial tidak
termasuk dalam prioritas untuk dilakukan perubahan pada masa
Perubahan Tahap Ketiga UUD 1945. Sampai akhir masa kerja PAH-I,
belum dapat dicapai kesepakatan rumusan perubahan mengenai
kedua materi tersebut.
Selanjutnya, materi mengenai Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial disampaikan dalam ST MPR 2001. Namun
Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sekali
lagi tidak menjadi prioritas perubahan yang akan dibahas dan
diputuskan dalam forum ST MPR 2001. Dikarenakan masih belum
ada kesepakatan terkait rumusan sistem Perekonomian Nasional
yang tercermin dalam perdebatan, baik di PAH-I maupun di
kalangan Tim Ahli.
Dengan demikian, baik pada perubahan kedua, sampai
perubahan ketiga, rumusan Bab Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 yang disahkan oleh BP MPR, masih
sama.
Kemudian, pada Bagian ke IV buku ini, kami menyajikan
notulen pembahasan perubahan tahap keempat UUD 1945. Di
mana BP MPR pada masa Perubahan Keempat UUD 1945 bekerja
berdasarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan
Atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan
BP MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Masa sidang 2002 merupakan batas akhir proses
pembahasan perubahan UUD 1945. Batas waktu sampai tahun
2002 tersebut bersifat legal-formal, sebagaimana termuat dalam
Pasal 3 Ketetapan MPR No IX/MPR/2000 tentang Penugasan

li