Page 63 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Majelis, Badan Pekerja Majelis, Komisi Majelis, dan Panitia Ad Hoc
Badan Pekerja Majelis (BP MPR).
Setelah MPR memiliki alat kelengkapannya, dibentuklah
Badan Pekerja (BP) Majelis, yang terdiri dari 90 anggota (45 orang
anggota tetap dan 45 anggota pengganti), ditunjuk oleh masing-
masing fraksi. BP tersebut lalu membentuk Panitia Ad Hoc (PAH)
berdasarkan Pasal 31 dan 36, untuk menyusun rencana perubahan
UUD 1945 yang pertama.
Meskipun tampaknya telah sesuai prosedur, namun
ada beberapa kejanggalan yang perlu dikemukakan
TesisXHardjonoXmenunjukkan kejanggalan tersebut, ia menulis: 1

Dalam melakukan perubahan UUD 1945,
MPR berpegang pada Pasal 37 UUD 1945. Akan
tetapi, berhubungan Pasal 37 hanya memberikan
aturan dasar saja, maka dalam pelaksanaannya MPR
menggunakan peraturan perundang-undangan di
bawahnya, antara lain: Ketetapan MPR, Keputusan
Pimpinan MPR dan Undang-Undang yang relevan,
seperti UU politik dan sebagainya. Perubahan UUD
1945 tersebut telah dilakukan empat kali berturut-
turut, setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan
2000.
Padahal perubahan UUD 1945, hanya dapat
dilakukan MPR pada Sidang Umum Majelis yang
diselenggarakan lima tahun sekali pada permulaan
dan akhir masa jabatan Majelis, dan tidak dapat
dilakukan pada Sidang Tahunan Majelis.
Yang ingin ditekankan Hardjono yaitu pada apa yang

1 Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 139.

2