Page 64 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN SINGKAT UUD 1945
TAHAP PERTAMA

disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2), Ketetapan MPR No. II/
MPR/2000. Pasal ini membedakan dengan jelas apa yang
dimaksud dengan Sidang Umum Majelis, dan Sidang Tahunan
Majelis.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)
Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tersebut, maka
perubahan UUD 1945 hanya dapat dilakukan pada
Sidang Umum Majelis dan tidak dapat dilakukan
setiap tahun pada Sidang Tahunan Majelis.
Dengan demikian, dari empat kali perubahan UUD
1945, hanya perubahan pertama UUD 1945, yang
memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Ketetapan
MPR No. II/MPR/2000 karena dilakukan pada
Sidang Umum Majelis. 2

Kembali ke soal perubahan pertama UUD 1945. Setelah
memiliki semua alat kelengkapan, Majelis kemudian membentuk
Panitia Ad Hoc III (selanjutnya disingkat PAH-III), dengan jumlah
anggota 45 orang.
Sebelum melakukan perubahan, PAH-III melakukan
serangkaian rapat dengar pendapat dengan beberapa ahli
hukum tata negara, yang di dalam rapat tersebut lahir dua
pendirian pendapat. Pertama, mereka yang mengusulkan agar
sebelum dilakukan perubahan, terlebih dahulu MPR menetapkan
berlakunya UUD 1945. Kedua, mereka yang mengusulkan
sebaliknya, yang terpenting perubahan dilakukan sesuai dengan
Pasal 37 UUD 1945.
Usulan yang pertama di atas, sangat berhubungan dengan

2 Hardjono, ibid.., 140.

3