Page 68 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

Dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 kedua
oleh PAH-I BP MPR periode 1999-2000, Pasal 33 mulai mendapat
perhatian. Hal ini dapat dipahami karena Pasal 33 ini merupakan
landasan demokrasi ekonomi dan sistem perekonomian nasional
yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan
seluruh lapisan masyarakat. Pembahasan pada masa perubahan
kedua ini penting ditandai sebagai rangkaian awal pembahasan,
di mana pembahasan berikutnya mendasarkan pada materi yang
dirumuskan pada tahap kedua ini. 9
PAH-I mulai secara khusus pada Rapat ke-47, 26 Juni
2000. Rapat ini menghadirkan argumen-argumen awal tentang
10
pentingnya Bab Kesejahteraan Sosial, usulan-usulan yang
dilontarkan oleh fraksi-fraksi mengajukan perubahan atas Pasal
33, pemisahan Bab antara soal-soal perekonomian dan soal-soal
11
kesejahteraan, sebagian usul menggabungkan perekonomian
dan kesejahteraan sosial, serta juga menyinggung mengenai
kedaulatan negara di udara, atau kedirgantaraan, dirasa perlu
untuk dimasukkan dalam Pasal 33.
Berikut usulan-usulan tersebut: 12

9 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan
Sosial, Edisi Revisi, 2010, hlm. 492.
10 Senin, 26 Juni 2000, pukul 10.00-11.48 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan PAH-I: Jakob Tobing,
Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Bertindak sebagai Ketua Rapat: Jakob
Tobing. Sekretaris Rapat: Aip Suherman. Dengan Agenda: Pembahasan tentang rumusan BAB
XIV UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Hadir 37 Orang. Tidak Hadir 8 Orang. Seluruh
pembahasan yang ditampilkan di sini berdasarkan risalah sidang dalam: Sekretariat Jenderal
MPRRI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tahun Sidang 2000, Buku Enam, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI, 2010, hlm.
137.
11 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Loc cit..,
12 Op cit.., notulen mulai hlm. 137-161

7