Page 65 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 silam, sehingga perlu diberikan satu
3
pembaharuan kedudukan hukum. Meskipun dalam logika hukum
pendapat ini patut dipertimbangkan, tapi rupanya PAH-III lebih
memilih usulan kedua, yakni langsung melakukan perubahan
berdasarkan Pasal 37.
Dalam tempo kurang lebih satu minggu, relatif cepat,
PAH-III melakukan perubahan pertama. Menghasilkan 15 diktum
perubahan: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, 9, 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal
14, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 20
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Perubahan pertama ini diberi
heading “Putusan MPR-RI tentang Perubahan UUD 1945”, dan lalu
ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. 4
Dari pasal-pasal yang dirubah, terlihat bagaimana cakupan
diskursus masih belum meluas, terbatas, dan belum mencapai
bagian-bagian penting dari sistem ketatanegaraan, khususnya
perekonomian nasional. Memang diskusi hanya dilakukan
terbatas oleh PAH-III, buat melakukan pembahasan bertingkat
sebagaimana diatur dalam Pasal 92 TAP MPR-RI No. II/MPR/1999
belum sepenuhnya terpenuhi.

***

3 Yusril dalam salah satu tulisannya pernah mengulas soal Dekrit dan implikasinya, lihat dalam
kumpulan tulisannya, Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual
Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani
Press, 1996.
4 Hardjono, op cit.., hlm. 142. Bandingkan juga dengan Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara
Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Juga Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi
di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan, Yogyakarta: Total Media, 2013.

4