Page 380 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 380
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
a. Aksessibilitas dan keterbukaan; proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang meliputi
perencanaan, persiapan, pembentukan, dan
pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap orang.
b. Akuntabilitas; proses peraturan perundang-undangan
harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
yang meliputi: akurasi perencanaan kerja, kinerja
lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
c. Partisipasi publik; proses pembentukan peraturan
perundang-undangan membutuhkan kemampuan
menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik;
kecermatan memahami masalah secara akurat; serta
kapasitasnya menemukan titik-titik konsensus antara
berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu
atau permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme
partisipasi dan pengelolaan aspirasi.
d. Ketersediaan kajian akademik; proses pembentukan
peraturan perundang-undangan harus didahului
dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi
atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya
dituangkan dalam bentuk naskah akademik.
e. Kekeluargaan; proses pengambilan kesepakatan
diupayakan dengan jalan musyawarah.
372
