Page 385 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 385

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                              KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI



                 yang hendak dijadikan peraturan perundang-undangan
                 nasional. Misalnya sebagian orang hendak menyusun
                 peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai tertentu,
                 yang  bersumber dari agama dan  keyakinan tertentu, di
                 sini tugas Pancasila adalah menakar apakah ia sesuai
                 dengan sila-sila Pancasila atau tidak. Jika tidak sesuai
                 maka demi keutuhan nasional dan konsensus, memilih dan
                 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara harus tetap
                 dijaga. Meskipun Pancasila tidak lagi disebut sebagai sumber
                 segala sumber pasca lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2004,
                 jo. UU Nomor12 Tahun 2011 ,dan jo. UU no 15 Tahun 2019
                 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,
                 karena isi Pancasila melekat dalam UUD NRI Tahun 1945
                 yang menempati hirarkhi teratas  peraturan perundang-
                 undangan, maka sesungguhnya Pancasila tetap merupakan
                 dasar dan inspirasi pembangunan hukum nasional. 123

                 UUD NRI Tahun 1945

                 Sebagai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945
                 merupakan norma dasar yang harus dipedomani dalam
                 merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan.
                 Ia menempati urutan pertama dalam hierarki peraturan
                 perundang-undangan. Karakter konstitusi di manapun,
                 ia merupakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan
                 negara yang menuntut penjabaran lebih lanjut dalam
                 bentuk peraturan perundang-undangan yang di bawahnya.

                 123  Perdebatan di dalam pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Peraturan perundang-undangan,
                   sebelum menjadi UU, Pancasila tidak lagi disebut sebagai sumber segala sumber, karena posisinya
                   sebagai dasar negara jauh lebih agung dibanding jika ia masuk di dalam urutan peraturan
                   perundang-undangan. Jadi bukan berarti Pancasila diabaikan sebagai sumber pembentukan
                   peraturan perundang-undangan.


                                           377
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390