Page 383 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 383
Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI
hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan
kebenaran.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan
harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik
secara langsung maupun tidak langsung (peran serta
masyarakat).
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan
harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan
perundang-undangan.
8. Sumber-Sumber Peraturan perundang-undangan
9. Sumber secara literal berarti tempat keluar, atau tempat
di mana sesuatu itu diambil atau berasal. Jika demikian,
122
sumber pembentuk peraturan perundang-undangan
adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen,
naskah, keyakinan, dan lain sebagainya yang dapat
dijadikan dasar bagi perumusan norma-norma hukum
yang kemudian diadopsi menjadi muatan peraturan
perundang-undangan.
10. Secara teoritik, sumber peraturan perundang-undangan
jika mengacu pada asas hirarkhi adalah bersumber pada
peraturan perundang-undangan yang berada pada
jenjang di atasnya. Namun demikian, dalam praktiknya,
perdebatan dan kerja pembentukan peraturan
perundang-undangan bisa mengacu pada segala macam
diskursus, keyakinan, agama, dan lain sebagainya.
122 Op. Cit., Kementerian Pendidikan Nasional, Hal. 1102
375
