Page 386 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 386

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
                                SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
                                WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM


                 Di dalam diri UUD NRI Tahun 1945 misalnya, terdapat
                 lebih kurang 53 perintah langsung perumusan peraturan
                 perundang-undangan. Karena itu UUD NRI Tahun 1945
                 tidak hanya mendelegasikan pembentukan perundang-
                 undangan, menuntut atribusi, tapi juga menjadi sumber bagi
                 perumusan peraturan perundang-undangan itu.

                 Yurisprudensi

                 Yurisprudensi   atau   keputusan-keputusan      lembaga
                 peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, juga
                 bisa dijadikan sebagai sumber pembentukan peraturan
                 perundang-undangan. Meskipun keputusan hakim itu perlu
                 diuji kebenarannya, akan tetapi secara umum ijtihad-ijtihad
                 (usaha penemuan hukum, rechfinding) yang dilakukan para
                 hakim  bisa  kemudian  dijadikan  sumber  bagi  perumusan
                 peraturan perundang-undangan.

                 Hukum Agama

                 Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan.
                 Keberadaan agama-agama dan kepercayaan itu diakui
                 keberadaannya oleh konstitusi. Secara sosiologis ia juga
                 memiliki penganut sendiri-sendiri. Setiap agama memiliki
                 ajaran dan norma yang diyakini dan dipeluk oleh pemeluknya
                 masing-masing. Berbagai nilai kebenaran tersimpan di
                 dalam agama-agama itu. Karena keyakinannya, tak pelak,
                 dalam praktik pembentukan peraturan perundang-
                 undangan, dipastikan dimensi agama akan merasuk di dalam
                 setiap perspektif dan pendapat pada pembuat peraturan
                 perundang-undangan. Namun demikian, karena tidak semua
                 norma agama dapat dikualifikasi sebagai norma hukum yang



                                           378
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391