Page 387 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 387
Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI
diyakini kebenarannya oleh semua orang, maka kalaupun
agama menjadi sumber pembentuk peraturan perundang-
undangan, ia harus dipastikan tidak memaksakan norma non
hukum dijadikan norma hukum.
Pilihan untuk tidak memaksakan norma non hukum yang
bersumber dari agama-agama dan kepercayaan adalah
sebagai konsekuensi politik dan sosiologis berbangsa dan
bernegara. Banyak norma hukum yang terkandung di dalam
agama-agama yang bisa diadopsi menjadi materi muatan
peraturan perundang-undangan, tapi tidak sedikit juga
norma non hukum dalam agama-agama dan kepercayaan
yang justru lebih mulia dan tetap dipatuhi oleh pemeluknya,
dibandingkan jika ia dipaksakan untuk ditampilkan secara
formal dalam sebuah kebijakan negara.
Hukum Adat
Sama dengan agama-agama dan kepercayaan pada uraian
di atas, bangsa ini juga memiliki beragama hukum adat yang
masih hidup di tengah masyarakat. Hukum adat, kecuali
yang sudah menjadi sistem dan diadopsi secara nasional, ia
juga tidak bisa semuanya digeneralisir sebagai suatu norma
yang dapat ditampilkan di aras publik dan mengikat semua
orang. Karena fakta sosiologisnya bangsa Indonesia terdiri
dari beragam adat. Meskipun demikian tidak menutup
kemungkinan kearifan adat dan nilai serta norma yang
dimiliki oleh sebuah komunitas adat dapat menjadi objek
dan diakui oleh semua orang sehingga ia bisa dikualifikasi
sebagai norma hukum, dan kemudian diadopsi menjadi
muatan peraturan perundang-undangan.
379
