Page 402 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

LANjUTAN:

• Selain mekanisme yang berawal dari laporan pihak pelapor (dikenal
dengan mekanisme bottom up), dikenal pula mekanisme yang
berawal dari inisiatif instansi peminta baik di dalam maupun di luar
negeri (dikenal dengan mekanisme top down).
• instansi peminta dapat meminta informasi kepada PPATK berupa
informasi dan/atau hasil analisis terkait Transaksi Keuangan yang
berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya.
Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat fungsional
antar pemangku kepentingan dalam rezim memerangi Pencucian
Uang di Indonesia.

PPATK
• Berasarkan Pasal 31, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak
Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
• Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum
terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban
pelaporan dilakukan oleh PPATK.
• Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 UU TPPU, antara lain diatur bahwa Lembaga
Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam
hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip
mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
• Khusus berkenaan dengan ketentuan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran
lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI menjadi kewenangan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
merupakan salah satu Unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim
anti pencucian uang terkait dengan pelaporan Cross Border Cash Carrying (CBCC).
Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/ CBCC) diatur
dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005.

394