Page 399 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

Pasal 12
(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang
memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada
PPATK.
(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang
memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau
telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan
cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. (5)
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut
diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat)
bulan.
Pasal 14
Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

391