Page 401 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

DAmPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG:

• Merongrong sektor swasta yang sah
• Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
• Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
• Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
• Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak
• Risiko pemerintah dalam melaksanakan progam privatisasi
• Merusak reputasi Negara
• Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

rEzIm ANTI PENCUCIAN UANG
• Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja
baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur,
lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
• Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak
pidana pendaaan terorisme antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan
Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan tertutama yang
berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan
oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan
upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut
umum dan hakim dengan melibatkan peran Serta PPATK dan Pihak Pelapor.
• Sebagai front liner, Pihak Pelapor menyampaikan laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada PPATK untuk
dilakukan analisis. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan
atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi
Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika
Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

393