Page 207 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

embung air baku di kecamatan Lakmanen Tahun 2022. Bidang jalan dan
jembatan dengan target sepanjang 664, 28 kilometer.
Sedangkan di kawasan perbatasan Skouw sudah dibangun saluran irigasi
primer di Koya Timir sepanjang 2,4 kilometer (sudah selesai). Bidang jalan
dan jembatan, pembangunan jalan poros kampung Mosso sepanjang 30 km.
Jalan Jaramba di Enggros sepajang 5 kilometer, dan peningkatan kapasitas
dan kualitas jalan provinsi.
Sementara itu Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam beberapa
poin menjelaskan, sesuai Inpres No 1 Tahun 2021 program kementeriannya
adalah peningkatan jalan desa Temanjuk di Aruk, sepanjang 2,16 km.
Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran desa Tukuneno, Motaain, sepanjang
0,8 km dan pembangunan jalan di desa Silawan, Motaain, sepanjang 0,6
km. Kemudian pembangunan embung di Desa Naekasa, Motaain, dengan
luas areal yang diairi 6 ha. Pembangunan embung di desa Lookeu, Motaain
dengan luas area yang diari 20 ha.

Kesimpulan dan Catatan Raker Timwas
Dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No. 1 Tahun 2021.
Model pembangunan kawasan Aruk, Motaain dan Skouw sebagaimana dalam
Inpres ini diharapkan bisa mejadi role model bagi pembangunan wilayah
perbatasan lainnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan
jangan sampai mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat harus
diutamakan untuk meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah
perbatasan.
Timwas DPR RI akan melaksanakan rapat lanjutan dengan beberapa
Menteri terkait dan melaksanakan kegiatan raker, RDP, RDPU dengan
instansi pusat/daerah dan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan
wilayah perbatasan secara berkala bersama dengan pemerintah. Hasil kerja
Tim Pengawas akan dilaporkan kepada Rapat Paripura DPR RI dan akan
mengundang kembali Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan,
untuk Rapat Timwas Perbatasan berikutnya.
Percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya dalam
pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan pemerintah daerah,
swasta, masyarakat sipil dan masyarakat lokal. Keterlibatan investasi swasta
juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi,
pengemasan dan pemasaran. Pemerintah daerah diminta membuat
perencanaan peruntukan tata ruang wilayahnya agar menjadi suatu konsep
yang terpadu.

189