Page 205 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

perbatasan di Skouw, Jayapura, Papua dan penanganan ruas jalan Fulur-
Nualain-Henes, Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, proses percepatan pembangunan
di tiga wilayah ini diharapkan dapat berlangsung sebagaimana sesuai
rencana agar peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi
di kawasan tersebut tetap terealisasikan.

Raker Timwas Perbatasan Dengan Pemerintah
Selaku Ketua Timwas DPR RI, pada 15 Maret 2021 Wakil Ketua DPR RI/
Korinbang Rachmat Gobel mengundang Menteri terkait untuk melakukan
rapat kerja. Hadir dalam rapat Mendagri (Kepala BNPP), Tito Karnavian,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri
Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
Dalam rapat Rachmat Gobel antara lain mengingatkan, pendekatan
pengelolaan wilayah kini tidak lagi menekankan pendekatan pertahanan dan
keamanan seperti sebelum tahun 2008. Sejalan disahkannya UU No 43 tahun
2008 tentang Wilayah Negara, Pengelolaan Wilayah Negara, pengelolaan
kawasan perbatasan kini tidak dilakukan semata pada aspek pertahanan
dan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan dan kelestarian
lingkungan yang semuanya dijalankan secara bersamaan. Pemerintah juga
telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Badan
Pengelola Perbatasan (BPP) untuk provinsi, kabupaten/kota.
Dalam rangka memfokuskan dan mempercepat pembangunan wilayah
perbatasan, dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1
Tahun 2021. Juga disampaikan, pembangunan kawasan perbatasan harus
memperhatikan keterlibatan masyarakat sekitar. Selain pembangunan
ekonomi yang menjadi perhatian utama, masalah pertahanan dan keamanan
harus tetap menjadi perhatian timwas DPR RI.
Sementara itu Mendagri/Kepala BNPP Tito Karnavian menjelaskan
beberapa pokok pembahasan. Tito antara lain mengatakan, pengelolaan
perbatasan negara harus dilihat dari dua dimensi yaitu Dimensi Batas
Wilayah Negara (Boundary Dimension) dan Dimensi Kawasan Perbatasan
(Frontier Dimension).
Ia juga menekankan, kawasan perbatasan harus menjadi perhatian
bersama, untuk itu pemerintah tidak berhenti hanya pada pembangunan
zona inti di PLBN untuk pelayanan lintas batas (kepabeanan, imigrasi
dan karantina), tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan pada zona

187