Page 200 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN
Membangun Indonesia

Dari Pinggiran

embangunan wilayah perbatasan terus digalakkan. Langkah
ini adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat
konstitusi seperti tertuang dalam Amandemen UU Dasar Negara
PRepublik Indonesia 1945 yang dijelaskan dalam Bab IXA Pasal 25A
Tahun 2000. Secara detail, pasal 25A menjelaskan bagaimana negara harus
menjamin penuh wilayah negara sebagai kedaulatan negara yang utuh,
demi kesejahteraan segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan dan hak-
hak berdaulat.
Wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia, memiliki nilai
strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang strategis
itu memiliki berbagai dimensi yang penting, yakni kedaulatan negara,
pertahanan keamanan, dan ekonomi.
Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan, Presiden Jokowi
telah mengambil berbagai langkah, dengan target hingga tahun 2024 aktivitas
lintas batas negara akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) Pos Lintas Batas
Negara (PLBN). Untuk mewujudkan itu, pada 24 April 2015 Presiden Jokowi
mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7
(tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di
Kawasan Perbatasan.
Sampai tahun 2019 telah dibangun 7 (tujuh) PLBN masing–masing di
Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga
Badau), Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN
Motamasin) dan Provinsi Papua (PLBN Skouw).
Selanjutnya, sampai 2024 akan dibangun 18 pos perbatasan, diantaranya
11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang. Bedasarkan Inpres
ini, terdapat satu PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang
telah dibangun tahun 2020, sementara sepuluh PLBN lainnya masih akan
dibangun.

182