Page 166 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

9. KEMERDEKAAN PALESTINA

DPR RI selalu memperhatikan situasi di Palestina yang masih dijajah oleh zionis Israel.
Kejadian agresi Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Palestina pada 5 April 2023
dan serangan brutal terhadap kamp pengungsi Jenin pada 3 Juli 2023 menjadi perhatian
serius. Melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Parliamentary Union
of the OIC Member States (PUIC) dan League of Parliamentarians for Al-Quds, DPR RI
dengan tegas menyampaikan sikapnya terhadap agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.

Sikap DPR RI termasuk mengutuk keras agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, mendesak
masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan
konkret bukan hanya pernyataan normatif, serta meminta PBB untuk mengambil
langkah-langkah antisipatif guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Salah
satunya adalah pengerahan pasukan penjaga perdamaian di kompleks Al-Aqsa setiap
bulan Ramadhan di bawah koordinasi Yordania sebagai penjaga kompleks Masjid Al-
Aqsa, mengingat Yordania memiliki kekuatan hukum untuk mengelola dan melindungi
Al-Aqsa. DPR RI juga mengkhawatirkan dampak dari serangan berkelanjutan Israel
terhadap Al-Aqsa, karena hal itu berpotensi memicu kemarahan luas, khususnya dari
Muslim di seluruh dunia yang dapat menyebabkan instabilitas di kawasan dan global.

10. PENYELESAIAN KRISIS MYANMAR

DPR RI sangat memperhatikan perkembangan situasi di Myanmar setelah kudeta
oleh junta militer pada tahun 2021. Bahkan, sejak krisis kemanusiaan Rohingya pada
tahun 2017, DPR RI telah aktif melakukan diplomasi parlemen terutama melalui AIPA
untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar. Upaya DPR RI sejalan
dengan usaha ASEAN dalam menyelesaikan krisis tersebut, dan berhasil mencapai
adopsi draf resolusi dengan judul Parliamentary Diplomacy for the Implementation of
Five-Point Consensus dalam Sidang Umum AIPA ke-43 di Phnom Penh, Kamboja, pada
November 2022.

Melalui resolusi tersebut, AIPA menekankan pentingnya agar junta militer segera
menerapkan Five-Point Consensus ASEAN yang fokus pada perlindungan masyarakat
sipil, pemulihan demokrasi, dan kestabilan kawasan. DPR RI tetap konsisten dalam
menghadapi isu Myanmar dan berharap ada kemajuan dalam upaya pemulihan
demokrasi di negara tersebut. Setelah gerakan demokrasi berhasil mengembalikan
pemerintahan sipil yang sah di Myanmar, DPR RI berpandangan bahwa semua pihak
termasuk kelompok etnis, seperti Rohingya, harus dilibatkan dalam merumuskan
Konstitusi baru untuk menciptakan demokrasi yang inklusif.

164 Diplomasi Parlemen