Page 165 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

7. KEAMANAN SIBER

Keamanan siber menjadi perhatian penting bagi parlemen. Sehubungan dengan
hal itu, DPR RI diundang dan berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan Ketua
Ad Hoc Committee PBB urusan Cybercrime pada 6 Desember 2022. Pertemuan
tersebut membahas tentang Konvensi Internasional Melawan Penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk Tujuan Pidana (International Convention on Countering
the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes).
Dalam pertemuan tersebut Ketua Ad Hoc Committee PBB berharap mendapatkan
masukan dari anggota parlemen terkait upaya global untuk mengurangi risiko dalam
penggunaan teknologi dan komunikasi di dunia maya dengan tetap memperhatikan
hak individu dan kebebasan pribadi.

Dalam konteks itu, DPR RI yang diwakili oleh Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, menegaskan
pentingnya menciptakan dunia maya yang aman, terbuka, bebas, tangguh, dan
bertanggung jawab untuk mendukung keberlangsungan demokrasi. DPR RI menyadari
bahwa konvensi internasional terkait keamanan siber harus menghormati hak individu
untuk menyampaikan pandangan dan kritik tanpa rasa takut. Oleh karena itu, peran
parlemen dan anggota parlemen dalam pembentukan undang-undang terkait
keamanan siber menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

8. PEMBERANTASAN KORUPSI

DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi. Salah
satu caranya adalah dengan menghadiri dan berpartisipasi dalam forum SEAPAC
Conference and General Assembly yang diadakan di Jakarta dan Bogor pada 26–28
Februari 2023, serta forum GOPAC Annual General Meeting di Doha, Qatar, pada 8–9
Maret 2023. Pada forum-forum tersebut, DPR RI menekankan peran penting parlemen
dalam memperkuat regulasi dan pengawasan keuangan politik untuk menciptakan
transparansi dan menghindari korupsi.

Dalam forum SEAPAC, yang dipimpin oleh Indonesia, DPR RI mendorong
pengembangan produk pengetahuan berbasis regional, seperti buku panduan, arah
kebijakan, penelitian, laporan, dan panduan penilaian. Sementara itu, melalui forum
GOPAC, DPR RI menegaskan kembali bahwa parlemen memainkan peran utama dalam
memerangi korupsi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki legitimasi untuk
melindungi dan mengawasi dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 163