Page 103 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

dikatakan mewakili Partai Gerindra. Pemohon di dalam permohonannya merasa G. PENUTUP
dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal a quo karena Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
(satu pasangan calon), menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
Tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
pencalonan Presiden pada Pemilu Tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh dalam Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang menyatakan permohonan
partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak Pemohon tidak dapat diterima sepanjang pengujian Pasal 222 UU 7/2017
terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah mengandung arti bahwa ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal
222 UU 7/2017, karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian
konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat
hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai
pemilih dalam Pemilu. Adapun berkenaan dengan kedudukan Pemohon sebagai
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sehingga memiliki hak untuk dipilih,
Pemohon di dalam persidangan pendahuluan tanggal 6 Januari 2022 menyatakan
diri bukan sebagai pihak yang mewakili Partai Gerindra sehingga tidak
melampirkan surat izin dari partai [vide risalah persidangan tanggal 6 Januari PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
2022, hlm. 7], selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan sebagai pihak yang BADAN KEAHLIAN
mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya serta tidak terdapat bukti yang 2022
berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak
terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon,
seandainya Pemohon didukung oleh Partai Gerindra atau gabungan partai
lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka
semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah.
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

103