Page 99 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 222 oleh UUD 1945;
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar

D. BATU UJI dapat dipastikan akan terjadi;
Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), undang-undang yang dimohonkan pengujian;
Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
28J ayat (2) dan alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. terjadi.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
E. PERTIMBANGAN HUKUM dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam
[3.3] Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusan adalah
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- sebagai berikut:
undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau Pasal 222 UU 7/2017
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berlakunya suatu undang-undang, yaitu: Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%
a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh
mempunyai kepentingan sama); lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai sebelumnya.
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki
Indonesia yang diatur dalam undang-undang; hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden,
c. badan hukum publik atau privat; atau serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
d. lembaga negara; (Gerindra) maka Pemohon memiliki hak untuk dipilih (right to be a
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 candidate) sebagai Presiden atau Wakil Presiden;
harus menjelaskan terlebih dahulu: 3. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi
ayat (1) UU MK; 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang- sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional
Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana Pemohon untuk memilih (right to vote) dan untuk dipilih (right to be a
dimaksud pada huruf a; candidate) dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan karenanya harus
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September potensial;
2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menempatkan kedaulatan tertinggi
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berada di tangan rakyat (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat) maka
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan

99