Page 19 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 21/PUU-XIX/2021 sebagai acuan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUHP.
hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau 2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
kuasanya”. Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
norma Pasal 293 ayat (2) KUHP a quo harus dimaknai dari “delik aduan absolut” kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes
menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh
telah dimaknainya norma Pasal 293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh
dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021 mengenai
orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang materi muatan pasal/ayat dalam KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan
termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi delik UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar
aduan relatif. tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para melakukan Perubahan KUHP.
Pemohon berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan
ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 dan telah menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan halhal
lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
F. AMAR PUTUSAN BADAN KEAHLIAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian; SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 2021
Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi
dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

G. PENUTUP
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021
sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan
Pasal 293 KUHP, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan
saran sebagai berikut:
a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 21/PUU-XIX/2021 sebagai bahan
dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.

11